Gerakan Mahasiswa

Sejenak teringat waktu menjalani study sebagai mahasiswa di salah satu Universitas swasta di Surabaya angkatan tahun 2001, momentum-momentum penting tidak luput dari analisis kita, tidak luput dari peranan kawan-kawan waktu itu, dulu teman-teman aktivis gerakan seangkatanku ketika diskusi selalu melontarkan kalimat ‘kita adalah agen perubahan, kita yang selalu membela rakyat kecil yang tertindas’. Hali ini tidak luput dari peranan perjuangan dan kesejarahan kawan-kawan gerakan semenjak negeri ini belum merdeka. Kita akan melihat kembali kesejarahan dari generasi ke generasi gerakan mahasiswa di Indonesia.

Memang keberadaan mahasiswa di tanah air, terutama sejak awal abad ke dua puluh, dilihat tidak saja dari segi eksistensi mereka sebagai sebuah kelas sosial terpelajar yang akan mengisi peran-peran strategis dalam masyarakat. Tetapi, lebih dari itu mereka telah terlibat aktif dalam gerakan perubahan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagai anak bangsa yang secara sosial mendapat kesempatan lebih dibandingkan dengan saudaranya yang lain, mahasiswa kemudian menjadi penggerak utama dalam banyak dimensi perubahan sosial politik di tanah air pada masanya. Aktivitas mahasiswa yang merambah wilayah yang lebih luas dari sekedar belajar di perguruan tinggi inilah yang kemudian populer dengan sebutan “gerakan mahasiswa”.

Dengan demikian, gerakan mahasiswa merupakan sebuah proses perluasan peran mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya gerakan mahasiswa dengan perannya yang signifikan dalam perubahan secara langsung akan membongkar mitos lama di masyarakat, bahwa mahasiswa selama ini dianggap sebagai bagian dari civitas akademika yang berada di menara gading, jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Disinilah letak pentingnya sebuah gerakan dibangun, yakni untuk secara aktif dan partisipatif berperan serta dalam proses perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, sebuah gerakan yang dibangun juga akan meningkatkan daya kritis mahasiswa secara keseluruhan dalam melihat berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun internasional.

Sejarah menunjukkan bahwa selain aktivitas gerakan yang berupa tuntutan-tuntutan terhadap persoalan internal sebuah perguruan tinggi, gerakan mahasiswa juga mampu menemukan momentum-momentum besar yang menyebabkan keterlibatannya dalam perubahan politik nasional menjadi sangat penting. Setelah gerakan pada masa pra kemerdekaan, gerakan mahasiswa tahun 1966 yang meruntuhkan Orde Lama dan menopang lahirnya Orde Baru hingga gerakan penggulingan rejim orde tersebut pada 1998 lalu menunjukkan peran mahasiswa yang signifikan dalam perubahan sosial politik di tanah air. Sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai tradisi meromantiskan kehidupan kaum muda dan mahasiswa. Hal ini terlihat dari cara kita memandang sejarah modern bangsa kita, dengan membaginya dalam periode-periode waktu menurut momentum-momentum besar yang melibatkan pemuda dan mahasiswa dalam perubahan nasional. Periodisasi sejarah gerakan mahasiswa dan pemuda Indonesia dalam angkatan-angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, dan seterusnya hingga 1998 juga bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap peran sentral mahasiswa dalam perkembangan dan perubahan perjalanan bangsa. Namun demikian, ada tidaknya “prestasi sejarah” tersebut tidak menjadi indikator utama keberhasilan gerakan mahasiswa. Karena pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan proses perubahan yang esoterik. Ia akan terwujud dalam sebuah idealisme dan cita-cita gerakan dalam menciptakan sebuah masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.

Harus diakui, mahasiswa hanyalah salah satu aktor yang terlibat dalam setiap momentum perubahan yang terjadi. Walaupun demikian, gerakan mahasiswa dalam setiap kurun sejarah selalu mampu menempatkan dirinya menjadi aktor utama yang berada di garda depan perubahan. Hal ini yang membedakan mahasiswa dengan aktor perubahan lainnya, seperti kalangan cendekiawan, politisi, militer, dan elemen masyarakat lainnya. Keadaan ini sangat dimungkinkan karena posisi mahasiswa yang dianggap netral dan belum bersentuhan langsung dengan berbagai kepentingan politik praktis. Selain itu, sebagai kaum muda yang masih belum mempunyai ketergantungan dan tanggung jawab ekonomi kepada keluarga serta posisi mereka sebagai calon intelektual, maka peran sebagai penggagas ide awal, baik di tingkat praksis maupun wacana, menjadi sangat signifikan. Tetapi, banyak studi menyebutkan bahwa kondisi psikologis mereka sebagai kaum muda yang dinamis dan anti kemapanan serta rasa percaya diri yang tinggi sebagai mahasiswa, menjadi faktor penting dalam menempatkan mahasiswa di garda depan perubahan. Sementara elemen lain dalam masyarakat sering hanya menjadi kelompok pengikut, setelah perubahan berlangsung.

Pada tahun 1900 hanya ada lima mahasiswa Indoensia yang belajar pada pendidikan tinggi di negeri Belanda, tetapi pada tahun 1908 jumlah mahasiswa Indonesia sudah 23 orang, dan pada tahun inilah Indische Vereniging dibentuk (John S. Furnivall, 1939). Walaupun dimulai dengan sederhana, organisasi ini memiliki arti dalam dua hal. Pertama, ia membuka pintu keanggotaan untuk semua mahasiswa dari Hindia Belanda, tidak seperti Budi Utomo yang sekalipun didirikan pada tahun yang sama, lambat laun menjadi suatu organisasi yang beranggotakan orang Jawa saja. Pilihan ke arah ini oleh Indische Vereniging tidaklah kebetulan, karena pada mulanya beberapa para pendirinya mengusulkan untuk membuat perkumpulan tersebut menjadi cabang Budi Utomo di negeri Belanda. Tetapi, walaupun mayoritas mahasiswa Hindia Belanda di Nederland itu orang Jawa, namun usul itu tidak diterima oleh mereka yang berasal dari Sumatera, Minahasa, Maluku, dan yang lainnya. Akibatnya, Indische Vereniging mampu mengatasi hambatan etnosentrisme. Namun demikian, ternyata masih diperlukan dua dasawarsa bagi para pemimpin nasionalis di Hindia Belanda untuk menjadi sadar akan persatuan nasional Indonesia.

Kedua, Indische Vereniging bukan hanya sekedar organisasi persahabatan seperti disebut oleh beberapa penulis mengenai sejarah Indonesia modern. Pasal dua dari anggaran Dasarnya menetapkan sebagai berikut: “memperbaiki atau meningkatkan kepentingan bersama orang Hindia di Negeri Belanda dan memelihara hubungan dengan Hindia Belanda”. Pada bulan Januari 1909 pengadilan lokal di kota Leiden mempersoalkan istilah “orang Hindia” (Indier) dan Soemitro, sekretaris organisasi pada waktu itu, harus menghadap untuk memberi penjelasan mengapa perkataan tersebut digunakan dan bukan kata yang lazim dipakai, yaitu “Inlander” (pribumi), walaupun dengan konotasi yang diskriminatif (Nagazumi, 1977).

Dalam sejarah perjalanannya, Perhimpunan Indonesia terbukti mampu mengakomodasikan semua orang Hindia secara egaliter dan tanpa diskriminatif—berbeda dengan Budi Utomo—menjadi awal bangkitnya semangat perlawanan mahasiswa Indonesia. Bahkan dari tahun 1923 hingga tahun 1930 organisasi ini merubah dirinya dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik, sebuah metamorfosis yang sangat berani waktu itu. Semangat mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia kemudian semakin mengkristal dalam berbagai gerakan perubahan di tanah air dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928, dan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Setelah Indonesia merdeka, peranan mahasiswa mulai menonjol kembali terutama pada jaman Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu tiga kekuatan, yakni mahasiswa, Presiden Sukarno dan Angkatan Darat merupakan aktor-aktor yang menentukan. Angkatan Darat sejak mengumumkan SOB pada bulan Maret 1957, berhasil menciptakan transformasi dan konsolidasi politik internal. Sehingga secara politik menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Hal ini kemudian diperkuat oleh konsepsi Jenderal Nasution tentang middle way (jalan tengah) yang kelak menjadi konsep dwi fungsi ABRI (sekarang TNI). Sedangkan Soekarno, sejak mengumumkan dekrit 5 Juli 1959, posisinya semakin sentral. Partai politik yang di masa Demokrasi Parlementer menjadi aktor dominan, pada era demokrasi terpimpin ini semakin tergeser perannya. Soekarno kemudian berhasil menjadi faktor penyeimbang (balance of power) antara Angkatan Darat dan kekuatan politik lain, terutama PKI yang jelas berseberangan dengan Angkatan Darat dan mahasiswa (Sudjana, 1995).

Peran mahasiswa pada era ini tumbuh bersamaan dengan terbentuknya Badan Kerjasama Pemuda-Militer. Badan inilah yang menjadi cikal bakal dan merupakan forum pertama bagi gerakan mahasiswa untuk menjadi partisipan politik atas namanya sendiri. Dibandingkan masa Demokrasi Parlementer peran seperti ini hampir-hampir mustahil, karena pada saat itu posisi mahasiswa selalu berada dalam subordinat partai politik dengan ideologi dan alirannya masing-masing. Kemelut ekonomi dan politik pada tahun 1966 dan dibarengi dengan usaha kudeta PKI pada tanggal 30 September 1966 (G 30 S) menyebabkan terjadinya situasi yang chaos. Para pemimpin mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dan KAPPI terus menjalin kerjasama erat dengan militer, terutama pimpinan Angkatan Darat, yang kemudian menaikkan Jenderal Suharto dan lahirlah Orde Baru.

Semasa Orde baru berkuasa, tercatat banyak momentum politik yang melibatkan mahasiswa. Misalnya tuntutan mahasiswa tahun 1974 dengan peristiwa “Malari” dan tahun 1978 yang meminta Presiden Suharto mundur. Kedua peristiwa tersebut berbuntut pada ditangkap dan diadilinya banyak aktivis mahasiswa. Sejak itu, pemerintahan Suharto menerapkan langkah jitu untuk membungkam setiap gerakan mahasiswa dengan melakukan depolitisasi mahasiswa dan mengintegrasikan kanpus menjadi bagiand dari birokrasi negara. Kebijakan ini tentu saja berakibat pada penghancuran infrastruktur politik mahasiswa. Kegiatan mahasiswa kemudian menjadi bagian dan dikontrol oleh birokrasi kampus (Rektorat) yang merupakan kepanjangan tangan birokrasi negara. Sejak saat itu, mahasiswa kita tidak terlibat lagi dalam politik kampus dan nasional, bahkan cenderung merasa dirinya tidak bermakna dalam politik. Dalam banyak hal berkembang sinisme, apatisme dan bahkan “inertia”. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan.

Lebih parah lagi, kebijakan deideologisasi partai politik, ormas dan lembaga kemahasiswaan dengan diterapkannya azas tunggal Pancasila pada tahun 1985 membuat dinamika gerakan mahasiswa menjadi lesu. Hal ini tidak saja dialami oleh lembaga-lembaga mahasiswa intra kampus bentukan Orde Baru, juga dialami oleh organisasi-organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti ini, model-model gerakan berubah total dari pola jalanan (demonstrasi) ke pola-pola yang lebih “aman” melalui kajian-kajian intelektual. Maka muncullah banyak kelompok-kelompok studi di kampus-kampus sebagai ajang aktualisasi akan fenomena yang terjadi. Keadaan ini berlangsung hingga akhir tahun 1997-an.

Sekitar awal tahun 1990-an, gerakan mahasiswa menemukan bentuknya kembali di bawah represifitas negara yang belum surut. Mungkin banyak orang mengira bahwa gerakan mahasiswa telah mandeg, tetapi ternyata tidak. Pola-pola “aman” yang diterapkannya dengan sekali-kali melakukan model jalanan, terutama di beberapa kota besar, ternyata cukup menjadi investasi menghadapi perubahan politik nasional pada akhir 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter.

Sekitar awal tahun 1990-an, gerakan mahasiswa menemukan bentuknya kembali di bawah represifitas negara yang belum surut. Mungkin banyak orang mengira bahwa gerakan mahasiswa telah mandeg, tetapi ternyata tidak. Pola-pola “aman” yang diterapkannya dengan sekali-kali melakukan model jalanan, terutama di beberapa kota besar, ternyata cukup menjadi investasi menghadapi perubahan politik nasional pada akhir 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter. Tidak banyak lembaga mahasiswa cukup berani dan eksis dalam gerakan tersebut.

Menjelang akhir tahun 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter dan diikuti dengan berbagai krisis lainnya, para aktivis mahasiswa semakin memantapkan posisinya untuk melakukan gerakan menuntut Soeharto mundur. Pada saat itu, muncul banyak sekali elemen-elemen aksi mahasiswa yang bersifat instan dengan mengusung warna ideologi masing-masing. Namun, satu hal yang mempersatukan mereka adalah keinginan bersama untuk menjatuhkan rejim totaliter Soeharto. Didukung oleh berbagai demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di tanah air, gerakan ini kemudian mengkristal menjadi gerakan massa. Sayangnya, gerakan massa rakyat tersebut diwarnai dengan berbagai kerusuhan, terutama di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, yang justru mencoreng citra gerakan mahasiswa itu sendiri. Walaupun demikian, tekanan perubahan yang dahsyat pada waktu itu memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Di sinilah mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya—kecuali militer—berperan sangat sentral dalam menggulingkan rejim Orde Baru.

Kalau pada tahun 1966 mahasiswa bekerjasama dengan militer dalam menggulingkan Orde Lama, maka pada tahun 1998 mahasiswa justru menjadikan militer sebagai musuh bersama (common enemy) yang dianggap anti reformasi. Demikianlah, momentum perubahan politik nasional pada 1998 yang terkenal dengan istilah “gerakan reformasi” tidak serta merta membawa perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Kekuatan anti reformasi Orde baru masih banyak bercokol di Partai Golkar dan TNI. Dus, setelah empat tahun rejim Soeharto dijatuhkan, kemudian berturut-turut penguasa berganti dari Habibie, Abdurrahman Wahid, dan kini Megawati Soekarnoputri, perubahan yang sejak awal dicita-citakan mahasiswa belum banyak memenuhi harapan. Di sinilah peran gerakan mahasiswa era selanjutnya harus dimainkan, yakni menuntaskan berbagai agenda reformasi yang belum berjalan dan melawan segala bentuk penindasan di negeri ini.

Marhaenisme

Kebanyakan dari kita telah paham tentang sejarah kolonialisme yang terjadi pada bangsa ini, yakni penjajahan yang begitu lama dilakukan oleh Belanda terhadap Bangsa kita tercinta ini. Dari berbagai kejadian yang dialami bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah banyak melahirkan konsep metode perjuangan, yang salah satunya yakni Marhaenisme yang digagas oleh Bung Karno Konsep pada tahun 1927. Konsep ini muncul sebagai antithesa terhadap thesa kolonialisme yang membelenggu rakyat Indonesia pada waktu itu.

Banyak hal yang harus kita pelajari dan diamalkan tentang marhaenisme, marhaen, dan marhaenis. Marhaenisme merupakan asas yang menghendaki susunan mayarakat dan negara yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen ( rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh Kapitalisme yang di Indonesia menjelma menjadi Kolonialisme waktu itu ).

Marhaen diambil dari nama seorang petani yang ditemui Soekarno. Ia adalah seorang petani dari Bandung selatan. Marhaen digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat Indonesia yang menderita/sengsara bukan karena kemalasan atau kebodohannya, akan tetapi sengsara atau disengsarakan oleh sistem kapitalisme-kolonialisme. Marhaen merupakan jelmaan setiap rakyat Indonesia yang melarat atau yang lebih tepat yang telah dimelaratkan oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme. Kaum Marhaen terdiri dari tiga unsur, yaitu: kaum proletar (buruh), kaum petani melarat, dan kaum melarat Indonesia lainnya.

Kalau Marhaenis merupakan setiap pejuang dan setiap patriot bangsa yang menghimpun berjuta-juta kaum Marhaen dan bersama-sama massa Marhaen itu hendaknya menumbangkan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Mereka bersama-sama kaum Marhaen bekerja keras membangun negara dan bangsa yang kuat, bahagia, sentosa, adil dan makmur.

Sedangkan Kaum Marhaen disini adalah rakyat jelata yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat manapun juga. Mereka mengalami penindasan secara ekonomi selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun oleh tindakan golongan yang lebih kuat atau sedang berkuasa, ini dalam konteks penjajahan belanda waktu itu. Mereka menderita bukan hanya penindasan oleh golongan yang berkuasa tetapi juga karena kebodohan, kurang pengertian, dan kurang kesadaran. Karena kebodohan dan kurang kesadaran inilah penindasan berlangsung terus-menerus. Mereka menderita karena sistem feodal, imperialime, kolonialisme, atau kapitalisme.

Marhaenisme mempunyai tujuan perjuangan, dalam hal ini termaktub dalam asas Sosio Nasionalisme yaitu menciptakan Masyarakat marhaenis atau masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sosio Nasionalisme bukanlah konsep chauvinism, bukanlah berifat kedaerahan tertentu, tidaklah konsep sebuah etnis atau golongan saja.

Azas yang kedua dalam Marhaenisme adalah Sosio Demokrasi, hal ini mengandung dua konsep besar yaitu Demokrasi politik dan Demokrasi Ekonomi. Demokrasi politik menginginkan kedaulatan politik sebuah Negara, tidak menjadi Negara boneka oleh Negara yang kuat dan adidaya. Begitupun juga tentang ekonomi sebuah Negara, konsep ini menekankan pada kemandirian bangsa Indonesia secara ekonomi.

Ketiga, yakni Ketuhanan, azas yang terakhir ini bisa kita baca bahwa Negara Indonesia memiliki adalah bangsa yang memiliki kerpercayaan terhadap tuhan atau dengan kata lain Negara yang rakyatnya beragama, bangsa Indonesia bukan Negara milik salah satu agama saja, akantetapi masyarakat yang berdiam di Negara ini semua beragama.

Sebagai langkah perjuangan marhaenisme di masa sekarang, dimana masyarakat sudah berubah, kapitalisme sudah berevolusi sedemikian rupa, maka kita bisa membaca dengan marhaenisme sesuai dengan keadaaan tanpa menghilangkan tujuan akhir negara Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sejarah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Negara-negara baru yang menganut agam islam muncul di Indonesia ketika orang-orang eropa untuk pertama kalinya. Terdapat banyak bukti yang dapat digunakan untuk menyusun kembali sejarah mengenai tiga Negara : Aceh, Jawa, dan Sulawesi Selatan. Aceh terlibat secara mendalam dengan semenanjung Malaya, karena ada tiga Negara besar yang saling berkonfrontasi satu sama lain di nusantara bagian barat pada awal abad XVI: Aceh, Malaka Portugis, dan Johor. Pada awal abad ke XVII, untuk beberapa waktu lamanya, Aceh muncul sebagai Negara yang paling kuat, makmur dan beradab di kawasan tersebut.

Saat kedatangan orang-orang Portugis di Malaka, Di seberang selat tersebut, Aceh sedang tumbuh sebagai Negara yang kuat. Sultan pertama kerajaan yang sedang tumbuh ini adalah Ali Mughayat Syah (m. 1514-30).
Selama masa pemerintahannya, sebagian besar komunitas dagang Asia yang bubar karena direbutnya Malaka oleh Portugis menetap di Aceh.

Pada tahun 1520, Ali Mughayat Syah memulai serangan-serangannya. Pada tahun itu dia berhasil merebut daya yang terletak di pantai barat Sumatera di bagian utara. Pada tahun 1524, dia merebut Pedir dan Pasaisetelah berhasil mengusir Portugis. Stelah itu menyerang Aru dimana selanjutnya daerah tersebut menjadi medan perang antara Aceh dan Johor, dan baru pada tahun 1613 akhirnya Sultan Iskandar Muda dari Aceh merebut daerah itu.

Putra tertua Ali Mughayat Syah yang menjadi penggantinya Salahuddin , dianggap seorang penguas yang lebih lemah. Pada tahun 1537, suatu serangan yang dilancarkan oleh pihak Aceh mengalami kegagalan dan kira-kira pada masa itulah Salahuddin diturunkan melalui sebuah kudeta.

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar adalah salah satu dari prajurit-prahurit Aceh yang terbesar. Dia dipercayai telah menyerang rakyat batak di sebelah selatan Aceh pada tahun 1539 setelah penguasa daerah itu menolak memeluk agama Islam. Sebenarnya beralihnya kelompok-kelompok masyarakat batak ke dalam agama Islam dan Kristen dimulai pada abad XIX. Sesudah itu dia menyerang Aru, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kerajaan Johor , dan Johor menguasai Aru selama 24 tahun berikutnya. Alauddin al-kahar dikenang dalam tradisi Aceh bukan hanya sebagai raja pejuang saja, melainkan juga sebagai penguasa yang melembagakan pembagian masyarakat Aceh menjadi kelompok-kelompok garis keturunan adminstrasi (kaum atau sukee).

Pada awal abad ke XVII, penguasa yang terbesar diantara penguasa-penguasa Aceh mendudki singgasana. Dalam waktu singkat, Sultan Iskandar Muda (1607-36) membentuk Aceh sebagai Negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Dia mampu mengendalikan kalangan elit Aceh (orang kuat) yang memberikan dukungan kepadanya. Dia juga menciptakan suatu kelompok bangsawan baru yang terdiri atas para ‘panglima perang’ (dalam bahasa melayu Hulubalang dan dalam bahasa Aceh uleebalang); mereka menguasai daerah-daerah berdasarkan hak milik feodal. Setelah Iskandar Muda, tahta di Aceh digantikan oleh putrinya dengan gelar Taj ul-Alam (m. 1641-75), dan mengadakan perjanjian dengan Johor yang menyebutkan mulai saat itu masing-masing pihak akan memikirkan urusannya sendiri. Mulai saat itu, Johor berkembang menjadi Negara yang sangat makmur dan mempunyai pengaruh sangat besar, karena pada tahun 1641 bukan hanya ancaman dari Aceh saja yang hilang, melainkan juga Portugis berhasil diusir dari Johor dan VOC dari Malaka.

Aceh memasuki masa perpecahan di dalam negeri yang panjang, dan Negara ini tidak lagi menjadi kekuatan yang penting di luar ujung Sumatera. Empat orang ratu memerintah negeri ini antara tahun 1641 dan 1699, dan kekuasaan raja mulai terbatas hanya di ibu kota Negara saja. Para uleebalang berubah menjadi penguasa yang turun-temurun di wilayah-wilayah yang terpencil, dan para pemimpin keagamaan (Imam atau Ulama) muncul sebagai sebuah kekuatan yang menjanjikan. Kesultanan menjadi sebuah lembaga simbolis yang lemah. Sejak tahun 1699 hingga 1838, Negara ini diperintah oleh sebelas orang sultan yang hamper tidak berarti sama sekali, termasuk tiga orang berkebangsaan Arab (1699-1726), dua orang Melayu (keduanya memerintah dalam tahun 1726), dan enam orang Bugis (1727-1838).

Revolusi Indonesia

Prolog
Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan merupakan unsure yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menetu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan social yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah perang dunia II. Untuk yang pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang. Tidaklah mengherankan apabila hasilnya bukanlah muncul suatu bangsa yang baru yang serasi namun suatu pertarungan sengit diantara individu-individu dan kekuatan-kekuatan social yang bertentangan. Akantetapi pada masa setelah itu merupakan zaman yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia, bahwa hak Indonesia akan kemerdekaannya ditunjukkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan atas nama revolusi menjadi suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri.

Suatu Pencapaian Kemerdekaan
Pemerintahan pusat Republik di Jakarta pada akhir Agustus 1945. pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah dirancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum menyerang Jepang. Soekarno diangkat sebagai Presiden (1945-67) dan Hatta sebagai Wakil Presiden (1945-56). Para elit politik di Jakarta waktu itu merasa yakin bahwa hanya mereka yang dapat berurusan dengan pihak jepang. Seraya menantikan pemilihan umum, yang dalam kenyataannya baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, maka ditunjuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) untuk membantu Presiden, dan komite-komite nasional serupa akan dibentuk di tingkat Propinsi serta keresidenan. Suatu strukutur pemerintahan juga ditetapkan dengan mudah. Orang-orang Indonesia yang menjabat sebagai penasehat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat republik.

Sementara itu, persiapan-persiapan pemerintahan tampak berjalan lancar di Jawa, namun terjadi perpecahan di kalangan kekuatan-kekuatan meliter Republik. Antara tanggal 18 dan 25 Agustus, Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera membubarkan Peta/Giyugun dan Heiho.

Saat disiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang jauh dari Jakarta tidak mengetahui. Pada tanggal 22 Agustus, pihak Jepang akhirnya mengumumkan menyerahnya mereka, tetapi baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah lebih terpencil. Sesaat setelah hal itu diketahui, timbullah segera masalah kesetiaan. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa telah menyatakan dukungan mereka kepada republik pada awal bulan September. Akantetapi banyak raja-raja di luar Jawa tidak tertarik pada revolusi, karena semasa penjajahan didukung oleh Belanda.

Perlawanan Saat Datangnya Sekutu
Tibanya pihak sekutu guna menerima penyerahan Jepang, maka muncullah tantangantantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Pada akhit Juni 1945, satuan-satuan komando kecil yang sebagian besar orang belanda dan beberapa perwira Inggris juga telah diterjunkan di Sumatera Utara. Dengan munculnya pasukan-pasukan sekutu, maka semaikin mengkatlah ketegangan-ketegangan di Jawa dan Sumatera. Pada bulan Oktober meletus pertempuran di jalan-jalan antara para pemuda republik dengan orang-orang belanda bekas tahanan, pasukan-pasukan colonial belanda (termasuk orang-orang ambon), orang-orang Cina, orang-orang Indo-Eropa, dan orang-orang Jepang.

Pada bulan Oktober 1945, pihak Jepang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar maupun kecil di Jawa yang baru saja mereka setujui diambil alih oleh bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan dimulainya tahapan pertama dari peperangan. Pada tanggal 3 Oktober, polisi meliter Jepang (kenpeitai) membantai pemuda-pemuda Republik di Pekalongan. Pasukan-pasukan Jepang mendesak kaum republik sehingga keluar dari kota bandung pada tanggal 10 Oktober, seminggu kemudian , menyerahkan kota itu kepada inggris. Pada tanggal 14 Oktober, mereka mulai merebut kembali Semarang. Pihak republic disana membalas dendam dengan membunuh sedikitnya 130, dan mungkin 300, orang jepang yang ditawan. Pihak Inggris tiba di Semarang enam hari kemudian, ketika pihak Jepang sudah hamper berhasil merebut kekuasaan kota tersebut, dengan membawa korban tewas yang tidak sedikit baik dari pihak republik maupun dari pihak jepang. Pihak Inggri smemutuskan untuk mengungsikan para tawanan Indo-Eropa dan Eropa secepat mungkin dari wilayah pedalaman Jawa yang bergolak detasemen-detasemen berangkat ke magelang dan ambarawa untuk membebaskan mereka. Tapi mereka mendapatkan begitu banyak perlawanan dari pihak Republik dan serangan-serangan udara inggris pun dilakukan. Pada tangga 2 November Soekarno memerintahkan genjatan senjata atas permintaan Inggris , tetapi pada akhir bulan November, pertempuran telah berkobar lagi dan pihak Inggris mundur ke daerah pesisir.

Surabaya, Sejarah Kota Pahlawan
Surabaya menjadi ajang medan pertempuran yang paling hebat selama Revolusi, sehingga menjadi lambang perlawanan nasional. Panglima senior jepang disana, laksamana Madya Shibata Yaichiro, memihak Republik dan meminta pintu gudang persenjataan Jepang kepada orang-orang Indonesia. Ketika seorang kapten angkatan laut belanda tiba di Surabaya sebagai wakil sekutu yang pertama, Shibata menyerah kepadanya pada tanggal 3 Oktober dan sesudah itu, dengan mengakui kenyataan akan kekuasaan bangsa Indonesia atas kota itu, memerintahkan pasukannya supaya menyerahkan senjata mereka yang tersisa kepada rakyat Indonesia yang bertanggung jawab atas penyerahan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Soetomo, Seorang yang berapi-api dan yang lebih terkenal dengan sebutan Bung Tomo menggunakan radio setempat untuk menciptakan suasana semangat Revolusi yang fanatik ke seluruh penjuru kota.

Di kota yang sedang bergolak inilah kira-kira 6.000 pasukan Inggris yang terdiri atas serdadu-serdadu India tiba pada tanggal 25 Oktober untuk mengungsikan para tawanan. Dalam waktu 3 hari, pertempuranpun berkobar. Waktu itu ribuan rakyat Surabaya sudah membunuh sebagian banyak prajurit serta memukul mundur pasukan tersebut, dan dalam keadaan siap menyapu bersih mereka. Pihak Inggris mendatangkan Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan pada tanggal 30 Oktober, ditetapkanlah suatu genjatan senjata. Akantetapi, pertempuran meletus lagi dan panglima pasukan Inngris setempat, Brigadir Jendral A.W.S. Mallaby, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selama masa tenang berikutnya dalam pertempuran tersebut, pihak Inggris mendatangkan bala bantuan. Pada tanggal 10 November subuh, hari yang kini diperingati sebagai hari pahlawan, pasukan Inggris memulai suatu aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah penegboman dari udara dan laut, hamper separuh kota berhasil dikuasai oleh pihak Inggris dalam waktu tiga hari, tetapi pertempuran baru berakhir tiga minggu kemudian. Sedikitnya enam (6) ribu rakyat Indonesia gugur dan ribuan lainnya meninggalkan kota yang hancur.

Pihak Republik banyak kehilangan tenaga manusia dan senjata dalam pertempuran Surabaya, tetapi perlawanan mereka yang bersifat pengorbanan tersebut telah menciptakan lambang dan pekik persatuan demi Revolusi. Pertempuran Surabaya merupakan titik balik bagi belanda, Karena peristiwa itu telah mengejutkan kebanyakan dari mereka dalam menghadapi kenyataan. Banyak dari mereka telah benar-benar merasa yakin bahwa Republik hanya mewakili segerombolan kolaborator yang tidak mendapat dukungan rakyat. Tapi dengan fakta pertempuran di Surabaya, tak seorangpun pengamat yang serius dapat mempertahankan lagi anggapan seperti itu.

Masih Membahas Perlawanan Kemerdekaan
Pada bulan November dan Desember 1945, Revolusi di daerah pedesaan memasuki suatu tahapan yang lazim dikenal sebagai Revolusi Sosial. Akantetapi dalam hal beberapa kasus, kelas social yang rendah jarang menumbangkan kelas social yang dominant. Kebanyakan revolusi social diakibatkan oleh pertentangan antara elit-elit alternative, kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau antargenerasi.

Ketegangan social di wilayah pesisir utara jawa mencapai puncaknya pada bulan desember 1945. di tiga kabupaten, yaitu bribes, pemalang, dan tegal, yang ketiga-tiganya merupakan keresidenan pekalongan terjadi apa yang dikenal denga istilah ‘peristiwa tiga daerah’. Protes social kaum tani dan keinginan untuk membalas ketertindasan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. pada awal oktober terjadi aksi-aksi menentang kepala desa sudah berlangsung yang diprakarsai oleh para aktivis muda dari masyarakat islam tradisional dan kaum komunis. Serta terjadi berbagai perlawanan di daerah-daerah seluruh Republik baik dari kalangan petani, buruh, maupun dari kalangan islam dan abangan untuk mencapai suatu tatanan sosial.

Usai Suatu Perlawanan
Pada saat perngatan hari ulang tahun proklamasi yang kelima pada tanggal 17 Agustus yang 1950, semua struktur konstitusional semasa tahun-tahun revolusi secara resmi dihapuskan. Republic Indonesia Serikat, dengan Republik Indonesia sebagai Unsur didalamnya, serta Negara-negara sumatera Timur dan Indonesia Timur digantikan oeh Republik Indonesia.

Revolusi secara politik telah usai, masih tetap ada banyak persoalan, tetapi tahun-tahun Revolusi sudah banyak menyelesaikan masalah. Cukup sebagai alasan untuk berpendapat bahwa Indonesia tidak akan menjadi Negara Federal, Negara Islam, atau Negara Komunis, ataupun terutama sekali suatu jajahan Belanda. Akatetapi tahun-tahun yang akan datang akan menunjukkan ketidak jelasan apa implikasi social dari kemerdekaan terhadap banyak masalah sosial, agama, kemasyarakatan, kesukuan, kebudayaan, dan ekonomi yang masih tetap ada. Akantetapi Indonesia merdeka, setidak-tidaknya mulai saat itu dalam pengertian hukum internasional

Penutup
Demikian sedikit tulisan yang diambil dari berbagai referensi tentang sejarah Indonesia, Artikel ini khusus saya tulis sebagai penghargaan saya terhadap ulang tahun Republik ini yang ke 65, 17 Agustus 2010. tulisan ini hanya bagian umum dari sejarah Revolusi Indonesia, baik konteks perlawanan, kota dan daerah, maupun tokoh-tokohnya. Kalau semisal tulisan ini berisi seluruh (perlawanan, kota atau daerah, tokoh) yang terlibat dalam sejarah ini, maka namanya bukan lagi artikel tetapi sudah menjadi buku yang saya jilid dan sudah saya komersilkan. ‘saya cuman bercanda’. Terima kasih..

Referensi
M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004
Ir. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Posted by Hendri Ansori 02.38, under | No comments

Oleh : Hendri Ansori
Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "Dokuritsu Junbi Cosakai", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga Dokuritu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang.

Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus.

Dua hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Radjiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sutan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada Sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis, antara yang anti dan pro Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan 'hadiah' dari Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.

Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong.

Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan.

Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok.

Peristiwa Rengasdengklok

Para pemuda pejuang, termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana --yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka --yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Shodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno (bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan) dan Hatta, ke Rengasdengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuannya adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apa pun risikonya.

Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu - buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang kerumah masing-masing. Mengingat bahwa hotel Des Indes (sekarang kompleks pertokoan di Harmoni) tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya (sekarang gedung museum perumusan teks proklamasi) sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia.

Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan.

Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelah menyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro (Mbah) dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "transfer of power". Bung Hatta, Subardjo, B.M Diah, Sukarni, Sudiro dan Sajuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan.

Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.[2] Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56[3] (sekarang Jl. Proklamasi no. 1).

Detik-detik Pembacaan Naskah Proklamasi

Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor.

Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional.

Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.